URGENSI
INTEGRITAS DALAM DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA
Oleh:
Setyadi
NIP. 196711081990031003
NUPTK 3440-7456-4720-0013
SMP NEGERI 1 SUSUKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016
Indonesia
adalah negara yang secara geografis sangat strategis di dunia, dimana dua benua
dan dua samudera mengapitnya. Itu terkenal sejak belajar di bangku Sekolah
Dasar (SD). Sekarang terlihat semakin mempesona dengan seiring memasuki
milenium ke 3, masuk era digital keindahannya pesona Indonesia semakin
mengglobal. Semakin mudahnya arus informasi keindahan sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia akan mudah dilihat dan dinikmati.
Dengan
banyaknya cahaya matahari yang menyinari negara kita tercinta maka semua
makhluk di dunia ini akan berebut untuk ikut menikmati energi tersebut. Mulai
makhluk bersel satu seperti bakteri sampai bersel banyak seperti manusia,
sehingga menimbulkan keanekaragaman flora dan fauna terlengkap di dunia.
Sehingga Indonesia terkenal sebagai zamrut katulistiwa. Karena itu pantaslah
kiranya untuk bersyukur dengan bertanah air Indonesia.
Sudah
sepantasnya Indonesia menjadi negara maju, yang banyak berperan di dunia
internasional, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Potensi tersebut telah tergambar sangat jelas dari kemampuan bangsa Indonesia
mengusir penjajah sampai memerdekan sendiri dan mengatasi krisis politik dan
ekonomi yang mengiringinya. Kemampuan mengatasi badai krisis ekonomi 1998
menjadi tolok ukur di era modern bahwa bangsa ini masih mampu mengatasi masalah
sendiri. Dunia bahkan sempat gamang terhadap Indonesia pada waktu itu dengan
sulitnya IMF memberikan suntikan dana, namun dengan persatuan masyarakat maka
dolar Amerika yang sempat menembus angka Rp. 18.000 berangsur turun sampai
menyentuh Rp. 6.500 dalam waktu satu tahun di era pemerintahan BJ. Habibie.
Sejujurnya,
carut marutnya keadaan bangsa kita tercinta saat ini merupakan kegagalan
pendidikan. Sebenarnya sumber dari kegagalan pendidikan itu adalah karena
kurangnya integritas penyelenggara dan para pihak yang ikut berkepentingan. Sesungguhnya
kegagalan pendidikan merupakan kegagalan dalam proses pembelajaran dan yang
paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut adalah guru. Artinya jika
pendidikan belum mampu memajukan bangsa, maka guru lah yang gagal dalam melakukan
tugasnya.
Maka
harapannya,
pemerintah perlu memperhatikan guru agar mampu berperan memajukan bangsa. Mulai dari rekruitmen yang transparan dan berkualitas serta berintegritas tinggi. Hingga pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan kemampuan guru agar mampu berkreatifitas tinggi dalam pengembangan diri. Guru yang berkualitas akan mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Peserta didik yang berkualitas akan mampu berperan dalam memajukan bangsa.
pemerintah perlu memperhatikan guru agar mampu berperan memajukan bangsa. Mulai dari rekruitmen yang transparan dan berkualitas serta berintegritas tinggi. Hingga pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan kemampuan guru agar mampu berkreatifitas tinggi dalam pengembangan diri. Guru yang berkualitas akan mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Peserta didik yang berkualitas akan mampu berperan dalam memajukan bangsa.
Masalah
Permasalahan
pendidikan difokuskan pada masalah guru dan pengelolaannya. Dari banyak kajian
dan pengamatan bahwa peningkatan kesejahteraan guru dengan tunjangan profesi
guru atau sertifikasi belum mampu meningkatkan kualitas guru. Kualitas guru di
Indonesia masih sangat rendah, baik di tingkat regional maupun internasional.
Berikut beberapa data mengenai hasil buruk yang
dicapai dunia pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir diantaranya:
1. Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidakmemenuhi standar layanan minimal pendidikan.
2.
Nilai
rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi
guru adalah 75.
3.
Indonesia
masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan,
menurut lembaga The Learning Curve.
4. Dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi,
Indonesia berada di peringkat 49, dari 50 negara yang diteliti.
5.
Pendidikan
Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh
lembaga Programme for International Study Assessment (PISA), pada tahun 2012. Tren
kinerja pendidikan Indonesia pada pemetaan PISA pada tahun 2000, 2003, 2006,
2009, dan 2012, cenderung stagnan. Hasil
PISA telah banyak dikutip, beberapa dengan nada sarkastik, tentang siswa
Indonesia yang ”bodoh, tetapi bahagia” oleh Pisani (2013).
6. Pada Maret 2016 lalu, Most Literate Nations in the World, malah
merilis pemeringkatan literasi internasional. Dalam pemeringkatan tersebut,
Indonesia berada di urutan ke-60 di antara total 61 negara. Bahkan tahun 2011
UNESCO meliris indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen.
Artinya, hanya ada satu orang dari 1000 penduduk yang masih mau membaca buku
secara serius (tinggi).
7. Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara
yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap-menyuap dan pungutan liar.
8. Angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam
dan luar sekolah di Indonesia meningkat terus.
9. Hasil tes PIAAC atau Programme for the
International Assessment of Adult Competencies terbaru, survei terhadap tingkat
kecakapan orang dewasa yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan) menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan,
menduduki peringkat 34 dari 34 negara yang disurvei.
10. Angka pernikahan dini menduduki ranking 2 di
tingkat ASEAN.
11. Akses
pornografi menduduki ranking 2 setelah Amerika.
12. Meningkatnya
angka penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba di kalangan remaja sekolah dan
usia produktif.
13. Meningkatnya
angka penderita AIDS yang cukup signifikan di kalangan remaja dan usia
produktif, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan lost generation karena
narkoba dan AIDS.
Jika
dicermati, masalah di atas merupakan masalah pendidikan. Mulai dari hasil pendidikan
yang berupa kognitif pengetahuan sampai hasil
pendidikan berupa perilaku.
Solusi
Bila
dilihat dari regulasi yang ada apa yang salah dengan perundangan-undangan
yang masih berlaku. Ternyata tidak, bisa
dibandingkan dengan negara-negara lain anggaran yang diberikan kepada
departemen pendidikan menduduki porsi tertinggi dengan 20% RAPBN, walaupun
masih kalah dengan negara maju, paling tidak sudah tidak ketinggalan dengan
negara tetangga. Pernah ada tulisan lama di harian kompas oleh Dirjen
pendidikan dasar mengenai HDI Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang
lainnya, ternyata dari laporan UNDP terlihat bahwa negara yang berani
berspekulasi berani menganggarkan besar dalam pendidikan akan memperoleh hasil
dalam waktu sepuluh tahun meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Paradigma
membangun ekonomi yang mampu digadang-gadang mensejahterakan kehidupan bangsa
ternyata telah gagal. Sejarah mencatat bangsa ini pernah mengalami pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi sekitar 7% per tahun, namun keropos diterpa badai
krisis akhir tahun 1997. Sementara Malaysia yang berani menganggarkan sampai
hampir 30% RAPBN mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi, walaupun banyak
faktor yang mempengaruhi. Ini artinya secara perundangan sudah benar dengan
menganggarkan pendidikan dengan porsi tertinggi. Para penyelenggara negara
telah sadar, dan membangun paradigma baru yang menitikberatkan pada pendidikan
sebagai faktor utama pemicu pertumbuhan di segala sektor kehidupan. Hasil
pendidikan pendidikan memang tidak dapat dilihat dalam waktu singkat, butuh
paling tidak dua puluh tahun kemudian.
Regulasi
yang ada sudah benar, anggaran cukup, lantas dimana letak kesalahannya dari
masalah ini. Jika program sudah benar, lihatlah pelaksanaannya, apakah ada yang
salah. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Usaha
sadar yang terencana dapat diartikan sebagai cetak birunya yaitu kurikulum,
apakah ada yang salah dengan kurikulum. Memang ada kata-kata ganti menteri
ganti kurikulum, namun pada hakekatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum
yang sedang berjalan, karena tuntutan zaman.
Hanya
kadang ada usaha untuk menggabungkan dengan kurikulum negara-negara maju.
Sebenarnya jika menghendaki perubahan dan ingin mencontoh negara maju.
Contohlah negara yang secara terus menerus menduduki peringkat baik dalam
pendidikan misal Jepang, Korea, China untuk tingkat ASIA. Negara Korea yang
terang-terangan mencontoh Jepang ternyata mampu bangkit mensejajarkan diri
dengan yang dicontoh. Hal ini pernah penulis tanyakan pada guru SMA di Korea
saat bertemu dalam sebuah pameran di Aichi, Nagoya, Jepang. Tapi yakinlah bahwa
merumuskan kurikulum tentu oleh para ahli di bidangnya, tidak sembarangan. Ini
artinya kurikulum bukan menjadi akar masalah.
Mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Disini peran guru
sebagai garda terdepan pelaksana perintah negara berupa melaksanakan kurikulum
yang telah dianggarkan dengan anggaran yang besar. Apakah ada yang salah dengan
guru?
Tentu
semua orang tidak mau disalahkan, ini hanya sebuah tinjauan dan analisa dari
hasil refleksi penulis sekaligus sebagai praktisi pendidikan. Tugas guru secara
undang-undang sudah jelas yaitu mengembangkan potensi pesera didik yang memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara. Maka terlihat jelas bahwa guru bukan orang sembarangan, karena
tugas itu bukan tugas yang ringan.
Dari
banyak survei didapat bahwa kualitas guru Indonesia rendah, ini berkorelasi
dengan rendahnya kualitas manusia Indonesia. Lantas rendahnya mutu guru
terletak dimana. Secara kompetensi, guru harus memiliki empat kompetensi yaitu
kompetensi paedagogik, sosial, kepribadian dan profesional. Semua kompetensi
yang dimiliki guru didapat saat menuntut ilmu keguruan. Tentu guru yang
berkualitas adalah mereka yang memiliki empat kompetensi di atas rata-rata.
Karena itu di negara yang memiliki kualitas manusia yang baik seperti Jepang
dan Finlandia, yang dapat menjadi guru adalah mereka yang saat menuntut ilmu di
perguruan tinggi mendapat peringkat 10 besar terbaik dari perguruan tinggi
peringkat baik. Bisa dipahami karena guru bukan orang dengan kualitas
sembarangan.
Maka
makin terlihat jelas bahwa akar masalah adalah kualitas guru. Jika dilihat
hasil penilaian kualitas guru yang nilai
rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar
kompetensi guru adalah 75. Apakah guru
hanya dari orang pandai, pada kenyataannya tidak semua orang pandai mampu
menjadi guru yang baik. Disinilah pentingnya passion (kegairahan) guru dan sense
(naluri) guru. Jika dipadukan akan menjadi integritas
seorang guru. Integritas adalah
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan. Itu artinya integritas guru di Indonesia
rendah. Mungkin karena itu Pak Anies Baswedan menggelorakan gairah guru saat
menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Kesalahan itu bukan hanya dilihat dari Integritas guru, tapi lebih ke
cara perekrutannya. Ada apa dengan perekrutan guru, ada kelalaian dalam
perekrutan guru. Perekrutnya belum mempunyai integritas yang baik. Aroma
politik kental dalam perekrutan guru. Misalnya, karena merasa telah dibantu
dalam pelaksanaan pemilihan pejabat, maka pejabat tersebut seenaknya mengangkat
guru tanpa seleksi, seleksi hanya formalitas. Sehingga semua bisa menjadi guru,
tanpa kompetensi yang memadai. Lebih parah lagi ini terjadi tidak skala daerah
tapi skala nasional.
Dari pengamatan penulis sebagai guru, hanya 20% rekan guru yang memiliki
integritas baik, selebihnya hanya asal guru. Namun survei yang dilakukan secara
nasional guru yang layak hanya 30%. Bahkan
guru yang tidak layak, beranggapan bahwa menjadi pegawai negeri guru adalah
puncak dari karier menjadi guru. Masalah ini serius untuk diselesaikan, karena
itu Pak Anies Baswedan mengatakan pendidikan di Indonesia termasuk gawat
darurat. Mereka yang tidak layak menjadi guru adalah perekrutan yang tidak
mempunyai integritas. Guru bukan pekerjaan ketrampilan yang cukup memerlukan
banyak latihan, sehingga tidak tepat yang dapat menjadi guru adalah mereka yang
telah mengabdikan diri di dunia pendidikan lama.
Namun seleksi yang berintegritas yang mampu memilih guru yang layak
menjadi guru. Para perekrut guru harus mempunyai integritas tinggi dengan misi
merekrut bukan sembarang orang untuk menjadi guru pendidik generasi masa depan
bangsa. Proses perekrutan harus transparan maka akan menimbulkan keadilan dan
dihasilkan guru yang berkualitas, singkirkan jauh-jauh unsur politik.
Permasalahan menghadang berikutnya adalah para guru yang tidak layak
dengan jumlah yang cukup banyak, yang hanya sekadar mengajar dan menanti upah
yang selalu ingin bertambah terus. Jika ada kebijakan yang bertujuan
meningkatkan kualitas guru, mereka tidak mau berubah dengan alasan tidak
mungkin dipecat oleh pemerintah. Karena prosedur memecat PNS juga sulit.
Disinilah pentingnya integritas pemimpin, yang konsisten dan teguh menjunjung
tinggi nilai-nilai kebenaran. Kebijakan pemimpin untuk memperbaiki keadaan,
kalau sosoknya berkomitmennya konsisten, maka bawahan akan menyadari untuk
mengikutinya. Kebijakan menguji kompetensi guru harus secara kontinyu untuk
memperbaiki keadaan atau kasarnya mengeliminasi guru tidak layak.
Perlu berkelanjutan atas regulasi yang telah dibuat dengan kajian yang susah payah, misalnya PermenPAN RB No.
16 tahun 2009. Jika perlu evaluasi semua guru dengan jangka waktu tertentu,
misalnya satu tahun. Setelah itu hasil evaluasi selama satu tahun dibuat tiga
kategori, yaitu baik, sedang dan cukup. Kategori baik berarti layak, sedang
kategori sedang bisa masih menjadi guru dengan catatan akan dievaluasi satu
tahun lagi. Untuk kategori cukup maka dengan berat hati guru tersebut untuk
diberhentikan segai guru namun masih menjadi pegawai di bagian administrasi
sekolah tanpa menerima tunjangan sebagai guru. Konsekuensinya memang berat tapi
ke depan akan lebih tertata lagi.
Taruhlah yang harus masuk ke bagian administrasi itu 15% dari jumlah
guru seluruh Indonesia maka pemerintah tidak terlalu bingung dengan kebijakan
tersebut. Karena di semua sekolah kekurangan tenaga administrasi, yang PNS
paling 2 atau 3 orang. Bahkan sekolah jarang mempunyai tenaga pustakawan dan
tenaga laboratorium berstatus PNS. Padahal ke depan sekolah agar harus
berkualitas tidak lagi guru yang merangkap jabatan seperti bendahara, operator
komputer, tenaga pustakawan dan tenaga laboratorium. Ini memang ada resiko yang
harus diambil jika terjadi sedikit kegaduhan. Kekurangan guru yang telah
menjadi tenaga administrasi ditutup dengan perekrutan guru baru. Padahal banyak
calon guru sekarang yang berkualitas karena masuknya ke LPTK tersaring dengan
tingkat kesulitan seperti masuk jurusan kedokteran. Guru sebagai tenaga
profesional seperti dokter maka sudah sepantasnya tidak sembarang orang bisa
jadi guru. Perekrutan guru baru bisa mencontoh Jepang atau Finlandia dengan
menawarkan kepada lulusan perguruan tinggi dengan peringkat terbaik di
perguruan tinggi dengan akreditasi A untuk menjadi guru.
Permasalahan timbul kemudian semua kebijakan itu menimbulkan biaya yang
tidak sedikit. Negara tidak mampu menanggung beban biaya. Lagi-lagi ini dampak
dari pendidikan yang tidak berintegritas sehingga menimbulkan efek negara
menjadi kesulitan finansial karena korupsi. Sehingga kalau tidak ada langkah
terobosan yang besar dan berani maka akan terulang terus masalah ini. Semua itu
pilihan, mana yang perlu dipilih membiayai gaji guru yang tidak layak atau
membiayai untuk pemilihan guru layak dan merekrut guru baru.
Sebenarnya regulasi pemerintah sudah ada untuk mengeliminasi guru tidak
layak, dan sedang berjalan. Namun jalannya kurang berani alias lamban mungkin
karena banyak pertimbangan, termasuk pertimbangan politik. Bangsa belum berani
memilah antara politik dan pendidikan. Pemimpin di lingkungan pendidikan jangan
mencari popularitas tapi cari integritas.
Sebagai gambaran guru tidak layak atau tidak mempunyai integritas
sebagai berikut. Sering meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas. Jika
mengajar tidak mampu memberi bimbingan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku
yang baik. Mengandalkan lembar kerja siswa (LKS) yang dibeli siswa di sekolah.
Jika tidak kepala sekolah, bisa jadi 2 jam pelajaran hanya melihat video di
smartphone atau sekadar candaan lewat smartphone dengan sesama guru tidak layak
sementara siswa disuruh mengerjakan LKS. Biasanya guru tidak layak pandai
bicara dan melakukan lobi kepada kepala sekolah untuk menjadi panitia proyek
atau apa lah namanya. Pokoknya pandai mencari celah untuk mendapatkan uang
tambahan di sekolah, dengan berbagai macam istilah ada infaq sukarela, infaq
wajib, ada iuran sukarela, iuran wajib, dan lain-lain.
Parahnya jika mengawasi tes atau ujian, satu ruangan bisa memperoleh
nilai yang sama jika pengawas ruang dua-duanya guru tidak layak, mereka hanya
ngobrol satu sama lain, atau bergantian keluar untuk urusan tidak penting misal
merokok atau ngobrol dengan teman ruang lain yang bertipe sama. Jika sedang
mengawasi tes atau ujian ada siswa mencontek dibiarkan dengan alasan agar nilai
rata-rata sekolah meningkat atau tidak enak karena dulu kuliah juga mencontek. Implikasinya
sangat besar, hasil tes atau ujian tidak valid tidak bisa membedakan siswa yang
mampu dan tidak. Walaupun mereka telah mendatangani pakta integritas. Siswa
pandai menjadi bulan-bulan siswa bodoh karena diancam harus memberi contekan.
Siswa menjadi malas belajar karena mengandalkan siswa pintar, siswa terbiasa
dengan budaya mencontek. Budaya kompetisi menjadi hilang di sekolah-sekolah.
Siswa menjadi pemalas, di sekolah hanya sekadar sekolah dari pada di rumah
tidak ada pekerjaan. Apalagi di tingkat SMP yang gratis dan beasiswa tidak
mampu menjadikan siswa tanpa beban, seenaknya sendiri. Uang beasiswa akhirnya
untuk foya-foya membeli rokok dan narkoba. Dan akhirnya yang ada suka
bergerombol dan tawuran. Atau beasiswa untuk membeli smartphone untuk bermedia
sosial dan berpacaran dengan berakhir nikah dini. Siswa menjadi bodoh tapi bahagia. Sementara nilai raport menjadi
tidak bisa menggambarkan kemampuan siswa, sehingga siswa bodoh pun nilai
raportnya tinggi. Jika di tingkat SMA raport dijadikan cara untuk masuk
perguruan tinggi, maka bisa jadi siswa bodoh malah yang diterima. Di perguruan
tinggi pun tidak jauh beda, budaya mencontek berlanjut sampai lulus. Mereka
yang lulus dengan mencontek justru lebih mudah dapat pekerjaan karena di
Indonesia masih sangat mendewakan nilai bukan kompetensi. Akhirnya menjadi
pejabat pun masih bodoh, sifat-sifat guru tidak layak telah merasuk ke dalam
jiwa siswa tersebut. Sampai-sampai menjadi profesor pun karena mencontek. Jika
menjadi pejabat publik suap-menyuap menjadi budayanya dan korupsi menjadi inspirasinya.
Kalau semua membudaya siapa yang salah.
Hasil belajar siswa yang dididik oleh guru tidak mempunyai integritas
berupa pengetahuan bukan tindakan, sehingga perilakunya tidak bisa mencerminkan
sebagai orang terdidik. Nilai raport tinggi tapi miskin dalam perilaku baik.
Misalnya menurut pengetahuan bahwa merokok tidak baik mengganggu kesehatan,
tetapi tindakannya justru merokok karena tidak mampu mengendalikan diri.
Mengendarai motor tidak boleh dengan suara knalpot yang memekakkan telinga,
karena suara itu akan mengganggu kesehatan telinga orang di dekatnya, malah
dibuat lebih keras manakala banyak orang. Polisi pun tidak berani menegur
karena sama-sama hasil belajarnya hanya pengetahuan, dengan alasan tidak ada aturannya.
Di sini terlihat betapa urgennya integritas dalam pendidikan.
Padahal dari survei sederhana penulis sebagai guru terhadap teman
sejawat, hanya sekitar 20% guru layak menjadi guru baik, 50% guru layak menjadi
guru sedang dan 30% guru tidak layak. Walaupun sebenarnya yang benar-benar
tidak layak 15% sedangkan 15% hanya ikut-ikutan. Itu artinya masalah integritas
para guru menjadi sangat penting, karena implikasi kedepannya sangat
membahayakan negara. Guru tidak layak menjadi pencipta pejabat bodoh, koruptor,
kekerasan seksual, pernikahan dini, narkoba, AIDS, dan pemboros keuangan negara
sehingga menjadi negara tercinta sebagai negara miskin dan tidak berdaya.
Harapan
Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi
pendidikan di Indonesia gawat darurat. Hasil pendidikan yang berupa
pengetahuan, ketrampilan dan sikap semua dalam kondisi rendah. Kualitas
pendidikan Indonesia dalam posisi terendah baik secara regional maupun
internasional. Yang menjadi penyebab utama dari semua itu adalah rendahnya
kualitas guru di Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan guru rendah
kualitasnya, faktor yang paling menonjol dari rendahnya kualitas guru adalah
rendahnya integritas guru dalam menjalankan tugasnya sesusia amanah
undang-undang nomor 20 tahun 2003.
Guru bukan orang sembarangan karena tugas bukan
tugas yang ringan. Sudah sepantasnya untuk membalikkan keadaan darurat ini
harus ada langkah terobosan yang berani dengan segala resiko. Seperti hal sakit
kalau sudah stadium akhir maka segera masuk ICU, semua kondisi dipantau setiap
saat, dengan obat dosis tinggi, dengan resiko tinggi pula. Usaha untuk
memulihkan dengan mengeliminasi guru tidak layak, melalui evaluasi seluruh guru
dalam tiga kategori integritasnya. Untuk guru yang layak menjadi guru baik maka
tetap menjadi guru. Untuk guru kategori layak menjadi guru sedang bisa
dipertahankan menjadi guru namun dalam pantau atau evaluasi satu tahun
mendatang. Sedangkan untuk guru yang tidak layak maka dengan berat hati dimasukkan
tenaga administrasi sekolah atau kantor. Tenaga administrasi sekolah atau
kantor juga banyak kekurangan tenaga. Jika menjadi tenaga administrasi juga
tetap tidak mempunyai integritas maka dipensiun dini. Sedangkan untuk menggati
guru yang tidak layak tadi perlu perekrutan yang transparan dan akutantabel.
Dengan mencontoh Jepang atau Finlandia menawarkan lulusan terbaik dari
perguruan tinggi terakkreditasi A untuk menjadi guru.
Harapannya jika ini bisa terwujud walaupun
tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dalam waktu tiga tahun dapat
meningkatkan guru dengan integritas yang baik. Satu tahun untuk evaluasi
menyeluruh, satu tahun lagi untuk memantau guru kategori sedang sekaligus
perekrutan guru baru, satu tahun lagi untuk penataan dan refleksi pelaksanaan.
Perlu diingat bahwa potensi bangsa Indonesia sangat tinggi untuk menjadi negara
dengan guru berintegritas tinggi.
Manusia Indonesia mempunyai daya suai tinggi,
sehingga tidak perlu ada yang mengkhawatirkan jika pelaksanaan ini dilaksanakan
karena langkah tersebut juga untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Siswa-siswa
Indonesia tidak pernah sepi membuat harum bangsa dengan prestasi internasional
menjuarai cabang olimpiade, robotika dan penelitian. Walaupun itu tidak bisa
mewakili semua siswa, namun itu gambaran bahwa siswa Indonesia tidak kalah
dengan bangsa lain.
Dengan wajah guru berintegritas tinggi, maka
passion guru dan sense guru akan menjadi semangat guru Indonesia. Dengan guru
yang berkualitas maka menghasilkan siswa yang berkualitas pula. Siswa dengan
integritas baik akan menjadi siswa yang mampu mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.
Bukan
tidak mungkin jika ini terwujud, bonus demografi akan menghasilkan
kesejahteraan bukan malapetaka bangsa. Dalam waktu 20 tahun mendatang maka
terlihat hasilnya. Semua prestasi buruk tahun ini akan berbalik 180 derajat.
Sehingga pada tahun 2045 saat memperingati 100 tahun Indonesia merdeka,
Indonesia menjadi negara maju yang demokratis dan sejahtera. Aamiin.
Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional
Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan
http://www.antaranews.com/berita/567644/bps-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-meningkat-2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar